Saturday, 30 May 2020. 10:21 am
Berita

PRO-KONTRA PILKADA SERENTAK 9 DESEMBER 2020

Dr. Andi Desfiandi, MA Ketua Yayasan Alfian Husin, Ketua DPP Pejuang Bravo Lima Bidang Ekonomi, Ketua Lembaga Perekonomian NU Lampung

LAMPUNG, JARRAKPOSMATARAM.COM, Keputusan untuk melaksanakan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 mengundang pro dan kontra ditengah belum meredanya dampak pandemi covid-19 di Indonesia dan di dunia.

Salah satu masalah yang akan dihadapi dalam melaksanakan pilkada serentak adalah anggaran, apakah pemda sanggup membiayai pilkada di daerah masing-masing, mengingat pendapatan daerah turun sangat drastis ?

Karena anggaran penyelenggaran pilkada sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016, adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing daerah yang melaksanakan pilkada, hal ini dijelaskan dalam pasal 166 ayat (1) yang berbunyi: Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (3) berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Selain resiko keuangan bagi pemda dan pemerintah pusat juga resiko kesehatan masyarakat karena tidak akan ada yang bisa menjamin tahapan pilkada yang akan dilaksanakan tidak akan ada pengerahan masa atau mengumpulkan masa.

Walaupun diatur dengan segala macam aturan dan sanksi tidak akan bisa menjamin berkerumunnya masa dalam jumlah berapapun dan akan taat kepada protokol kesehatan.

Belum lagi kandidat ataupun tim sukses yang akan masif mendatangi konstituen serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya untuk mendapatkan simpati masyarakat, sehingga akan sangat rawan terinfeksi covid-19.

Beberapa negara maju yang sudah menerapkan new normal malah kembali melakukan pembatasan ketat karena semakin banyak yg terinfeksi akibat rakyatnya lalai mematuhi protokol kesehatan.

Dan Indonesia baru mau memulai “new normal” di beberapa daerah sehingga belum tau apakah akan efektif atau tidak dan tentunya kebijakan tsb akan dievaluasi secara ketat dan berkala.

Selain itu pilkada 9 Desember 2020 nanti juga akan rawan dengan penyalahgunaan wewenang bagi para incumbent melalui bantuan sosial dan jaring pengaman sosial lainnya yg dikucurkan pemerintah selama pandemi, dan pasti akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

Sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kembali rencana pilkada serentak bulan desember nanti, dan menganggarkan pilkada tahun depan setidaknya bulan april 2021.

Sehingga pemerintah pusat dan daerah bisa tetap fokus untuk kesehatan, perbaikan ekonomi masyarakat dan jaring pengaman sosial.
Wallahualam.

SUMBER : JBM

EDITOR : AGUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *