Connect with us

Berita

KPK TERIMA 58 LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Published

on

JAKARTA, JARRAKPOSMATARAM.COM, Hingga 29 Mei 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 58 laporan penerimaan gratifikasi terkait dengan momen bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri tahun 2020 senilai total Rp62,8 Juta, Senin (1/6/2020).

Pelaporan tersebut berasal dari 10 kementerian/lembaga yaitu sebanyak 28 laporan, 3 pemerintah provinsi dan 9 pemerintah kabupaten/kota sebanyak total 22 laporan, dan 5 BUMN/D dengan total 8 laporan.

Barang gratifikasi yang dilaporkan masih berkisar pada parcel makanan, barang pecah belah, voucher dan uang, dengan nilai laporan terendah Rp50 ribu hingga Rp10 juta. Tujuan pemberian dimaksudkan sebagai tambahan uang dalam menyambut bulan suci Ramadhan, tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri hingga ucapan terima kasih karena telah menggunakan produk tertentu.

Sedangkan medium pelaporan yang paling banyak digunakan adalah melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) individu sebanyak 36 laporan. Selanjutnya GOL unit pengelola gratifikasi (UPG) berjumlah 14 laporan, dan surat elektronik baik yang disampaikan oleh individu maupun melalui UPG sebanyak 8 laporan.

KPK mengimbau kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait momen bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri, agar segera melaporkan kepada KPK.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi terbebas dari ancaman pidana sebagaimana pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Mengacu kepada Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, pelapor menyampaikan laporannya dengan mengisi formulir laporan yang paling sedikit memuat informasi tentang identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; informasi pemberi gratifikasi; jabatan penerima gratifikasi; tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; uraian jenis gratifikasi yang diterima; nilai gratifikasi yang diterima; kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi; dan bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.

Formulir isian laporan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pelaporan gratifikasi saat ini juga semakin mudah melalui aplikasi GOL.

Aplikasi tersebut dapat diunduh di Play Store atau App Store. Pelaporan secara daring lainnya dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengirim surat elektronik ke alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

SUMBER : JBM / JUBIR KPK

EDITOR : CEN

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Selly-Manan Akan Lengkapi Pusat Kuliner Ikan Di Mataram Dengan Sarana Toilet Portable

Published

on

By

NUSA TENGGARA BARAT, WWW.JARRAKPOSMATARAM.COM, Kota Mataram nyaris tak punya ikon pariwisata alam yang wow, seperti di daerah Kabupaten lainnya di NTB. Kawasan pantai di sekitar Loang Baloq hingga pantai Gading, Kecamatan Sekarbela, pun menjadi satu-satunya tumpuan pariwisata pantai di ibukota NTB ini.

Meski sudah mulai berkembang sebagai pusat kuliner ikan bakar dan seafood, namun penataan ruang, kebersihan, dan kelengkapan sarana penunjang di kawasan pantai ini masih sangat kurang. Salah satunya adalah sulitnya menemukan fasilitas toilet umum di pantai ini, dan juga ruas jalan dimana banyak kedai kuliner berjajar.

Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani dan H Abdul Manan berencana menggagas pengembangan wisata pantai yang bersih dan nyaman di Kota Mataram. Karena itu, pasangan kuat yang diusung koalisi PDIP dan PKS ini akan memulainya dengan melengkapi sarana toilet portable di kawasan pantai tersebut.

“Kami turun ke lapangan, melihat bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak dengan potensi kuliner ikannya di pantai ini. Tapi ada keterbatasan toilet yang seringkali menjadi keluhan pengunjung. Nah, kami Selly-Manan akan berbuat dengan melengkapi sarana toilet portable, secara bertahap,” kata Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani , Rabu (5/8).

Menurutnya, unit toilet portable akan disalurkan ke kelompok nelayan atau kelompok usaha masyarakat di kawasan pantai dan juga ruas jalan sepanjang Loang Balog hingga Pantai Gading.

Unit toilet portable itu nantinya kemudian akan dikelola oleh kelompok masyarakat sebagai toilet umum bagi pengunjung atau wisatawan yang datang. Pengunjung bisa dikenai biaya Rp2000 untuk mengunakan toilet, uang yang terkumpul bisa digunakan kelompok pengelola untuk pemeliharaan.

Selly mengatakan, hal ini dilakukan bukan sekadar untuk menyediakan fasilitas kebersihan untuk wisatawan, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesadaran pola hidup bersih di tengah masyarakat pesisir.

“Sehingga pengunjung dan wisatawan yang datang untuk menikmati kuliner ikan, juga bisa nyaman. Sebab kadang kala tidak enak juga saat ingin ke toilet, tapi fasilitasnya tidak tersedia, ini bisa mengurangi kesan,” tukasnya.

Mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB ini mengatakan, potensi wisata di Kota Mataram memang hanya bisa dikembangkan dengan konsep pariwisata buatan, atau pariwisata alam yang benar-benar digenjot kelengkapannya. Jika tidak, tentu Kota ini akan terus kalah bersaing dalam menarik minat wisatawan dengan Kabupaten/Kota lainnya di NTB.(RED/AJ)

PENULIS : MUHFAD

Continue Reading

Berita

PRESIDEN JOKOWI MENEGASKAN PILKADA 9 DESEMBER 2020 MENDATANG MOMENTUM BARU DALAM PELAKSANAAN PILKADA

Published

on

By

WWW.JARRAKPOSMATARAM.COM, Pilkada serentak akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang harus memenuhi dua hal.

Pertama, harus berjalan secara demokratis, luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur, adil).

Kedua, di tengah situasi pandemi seperti saat ini, keselamatan dan keamanan dari Covid-19 harus menjadi perhatian utama. Penerapan protokol kesehatan harus diterapkan secara konsisten untuk mencegah munculnya klaster penularan baru saat Pilkada serentak berlangsung.

Selain itu, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini dapat menjadi sebuah momentum baru untuk melahirkan sekaligus menampilkan cara-cara dan terobosan baru dalam pelaksanaan Pilkada, baik dari sisi penyelenggara maupun pesertanya.

Demikian disampaikan Presiden Jokowi pada hari ini Rabo, 5 Agustus 2020 di Jakarta. (Red/Aj)

Penulis : Boy Arsa

Continue Reading

Berita

Rakor “Sosialisasi dan Field Check ENC TSS Selat Lombok” Digelar Di Atas KRI Diponegoro

Published

on

By

WWW.JARRAKPOSMATARAM.COM, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H. dan Pangkoarmada II Laksda TNI Heru Kusmanto, S.E., M.M. , didampingi Danguskamla Koarmada II Laksma TNI Rachmad Jayadi dan Asops Koarmada II Kolonel Laut (P) Haris Bimo Bayu Seto menghadiri rapat koordinasi (Rakor) “Sosialisasi dan Field Check ENC TSS Selat Lombok” yang digelar di atas KRI Diponegoro-365, saat bertolak dari Pelabuhan Benoa, Denpasar, Selasa (4/8).

Dalam kegiatan yang berlangsung sekitar 5 jam itu, turut dilibatkan KRI Gulamah-869 hingga ke Selat Lombok yang terletak di jalur lalu lintas kapal yang dikategorikan sebagai ALKI II, merupakan jalur lalu lintas internasional yang memiliki kepadatan tinggi karena keberadaan kawasan wisata di sekitarnya. Berdasarkan data terakhir, rata-rata setiap tahunnya melintas lebih dari 33 ribu unit kapal dengan draft yang dalam tujuan Australia mengambil jalur Selat Lombok sebagai rute berlayar.

Dengan kepadatan lalu lintas laut di area ini, pemberlakuan Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Lombok (sejak 1 Juli 2020) diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan bernavigasi bagi kapal-kapal yang berlayar di sepanjang alur tersebut. Bahkan telah dilaksanakan rangkaian kegiatan untuk mendukung kesiapan seluruh infrastruktur keselamatan navigasi, berupa rapat koordinasi (rakor) dan sejumlah kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah terkait bidang kemaritiman seperti, Kemenkomar, Kementerian Perhubungan, Bakamla, Polairud, Basarnas, KSOP dan TNI AL.

Setiap lembaga tersebut secara aktif menyiapkan diri demi suksesnya penerapan TSS di ALKI II Selat Lombok. Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata dan peran aktif TNI AL dalam mengawal kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di perairan ALKI II Selat Lombok.

Selain itu juga merupakan media TNI AL dalam hal ini Koarmada II sebagai pengampu wilayah perairan wilayah ALKI II dan Pushidrosal sebagai pembuat peta laut untuk memastikan produk peta laut yang digunakan oleh kapal-kapal yang berlayar di area ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kapushidrosal menyampaikan, penetapan TSS di perairan Selat Sunda dan Selat Lombok akan meningkatkan jaminan keamanan dan keselamatan navigasi pelayaran serta perlindungan lingkungan laut di sekitarnya.

“Selat Lombok adalah bagian dari empat choke-point yang terletak di Indonesia selain Selat Sunda, Selat Malaka dan Selat Makassar sebagai jalur pelayaran internasional dari sembilan choke-point yang ada dunia. Selain itu, keberadaan TSS akan mempermudah pemantauan lalu lintas pelayaran yang melewati dua dari sembilan choke-point dunia tersebut,” kata Kapushidrosal.

Sebelum diadopsinya TSS oleh IMO pada Sidang sesi ke-101 Maritime Safety Committee (10 Juni 2019), Pushidrosal telah mempersiapkan rencana penetapan TSS tersebut dengan melaksanakan survei hidrografi pada tahun 2016 hingga 2017 di Selat Sunda dan Selat Lombok. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara kepulauan (archipelagic state) pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia.

Sebelumnya Indonesia bersama Malaysia dan Singapura telah memiliki TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura, namun TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura tersebut berbeda pengaturannya, karena dimiliki oleh tiga negara. Sementara untuk TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok hanya Indonesia yang memiliki wewenang untuk pengaturannya.

Kapushidrosal menambahkan bahwa, cakupan 100 persen dari survei hidrografi dilakukan untuk memberikan kategori ketelitian tinggi yang dibutuhkan untuk navigasi yaitu Category Zone of Confidence (CATZOC) serta mendukung kebutuhan data guna proses pengkajian dan desain TSS. Salah satu kajian yang disiapkan sebagai pra-syarat proposal ke IMO dibuat dalam bentuk analisis risiko TSS menggunakan IWRAP (IALA Water Risk Assessment Program) yang dilaksanakan oleh tim teknis delegasi Indonesia yang terdiri dari K/L terkait khususnya Ditjen Perhubungan Laut dan telah disetujui oleh IMO dhi Sub-Committee Navigation, Communication, Search and Rescue pada Januari 2019.

Terkait hal ini, Pangkoarmada II siap mendukung dengan menghadirkan beberapa kapal perang yang akan dioperasikan di sepanjang ALKI tersebut. Selain menggelar operasi penegakan kedaulatan dan operasi penegakan hukum serta memberikan rasa aman bagi mereka yang menggunakan jasa laut untuk transportasi.

“Kami hadir untuk mengamankan seluruh perairan yurisdiksi nasional, di mana Koarmada II wilayah kerjanya di Indonesia bagian tengah. Selain KRI juga akan dibackup beberapa kapal Angkatan Laut lainnya, mengingat jalur ALKI II ini cukup panjang dari Laut Sulawesi hingga Selat Lombok,” jelas Laksda Heru Kusmanto.

Turut hadir, Danlanal Denpasar Kolonel Laut (P) Ketut Budiantara, SE, Ditopssurta Kolonel Laut (P) Haris Djoko Nugroho, MSi, Dispeta Kolonel Laut (P) Oke Dwiyana Pribadi, SH, MM, Disinfolahta Letkol Laut (KH) Stepanus H. Kristianto, SS, Disprodisi Lettu Laut (P) Satrio Tegas Wicaksono, BEng.

Termasuk, CEO dan GM Pelindo III Benoa diwakili Recky Julius Uruila (Manager Regional Pelayanan Kapal), Kadisnav Benoa Saham Amir Syarif, GM PT ASDP Padangbai diwakili Salim Tohari (Operator STC ASDP Padangbai), Ka KSOP Kelas II Benoa diwakili Mustajib (Kasi Syahbandar), Ka KSOP Kelas II Lembar HM Junaidin, Ka KSOP Kelas IV Padangbai diwakili Samuel, Ka Badan SAR Denpasar Gede Darmada, dan sejumlah pejabat terkait.

PENULIS : BENI
EDITOR : AJ

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 Jarrakposmataram.com