Saturday, 9 May 2020. 4:50 pm
Berita

Ketidak Pastian Hukum Di Indonesia

Jarrakposmataram.com | Kisah Cerita Mantan Kepala Pengadilan Negeri di salah satu Kabupaten di Pulau Sumatera’- Pada saat sang Mantan Hakim ini masih kecil menceritakan  organisasi buruh Tani Nasional (BTN) mereka datang memberi bantuan mungkin (sekarang bansos kali ya) pacul, parang (babat), beras, ikan asin dan sarung (kalau sekarang waktu kampanye amplop berisi uang).

Lalu pada tahun 1965 kami dikampung mendengar dari radio (saat itu blm ada tv) partai komunis Indonesia melakukan pemberontakan 7 jenderal dihabisi dan dampaknya di kampung terjadi sweeping. mencari antek – antek PKI, yaitu pengikut-pengikutnya barisan tani Nasional.

Lalu dalam hati kok diuber-uber barisan tani indonesia. Mereka itu hanya menerima bantuan? Lalu di pelajaran SD, SMP dan SMA, semua anak didik didoktrin PKI itu jahat, sadis dan tidak mengakui Tuhan dan untuk doktrinisasi. Dibuatlah film G 30 S PKI dengan sutradara Arifin C Noer.

Lalu waktu kuliah di bandung ada buku karangan prof. Dr. Noegroho Soesanto tentang penghianatan G 30 S PKI yang berapa kali di revisi dan ditambah lagi pelajaran P 4 dan bagi mahasiswa tentang kritis yang tidak puas dengan buku-buku sejarah pemberontakan G 30 S PKI diciptakanlah normalisasi kehidupan kampus (NKK).

Dan sampai detik ini aku belum puas tentang kenapa PKI memberontak tapi karena kesepakatan bangsa melalui tap MPR/1966 dinyatakan terlarang di Indonesia dan disertai sanksi pidana mati kalau ada yang mencoba membangkitkan paham komunisme maka sebagai anak bangsa kita harus taat kesepakatan bangsa itu maaf dengan berat hati tidak selamanya kesepakatan bangsa itu sesuai dengan fakta bisa aja kesepakatan bangsa itu bermuatan politis.

Sebagai contoh UUD 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum dan untuk pengejawantahannya di bentuklah pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan perburuhan, pengadilan tata usaha negara dll.

Lalu ketika seorang hakim melihat hukum dijadikan sebagai alat politik (kekuasaan) untuk merebut kekuasaan / untuk menjatuhkan lawan dan kebetulan pada saat itu presiden Joko Widodo membuat statemen’ penegak hukum (polisi dan jaksa) jangan mengkriminalisasi eksekutif. Akan saya gebuk, niat baik hakim untuk menempatkan hukum pada tempat yang tepat.

Seorang gubernur (pejabat tata usaha negara) menerbitkan surat keputusan (beschiking) adalah merupakan objek peradilan tata usaha negara artinya seseorang pejabat tata usaha negara tidak boleh langsung dipidana .

Tipikorkan sebelum surat keputusan gubernur/walikota/bupati, menteri/presiden diuji terlebih dahulu di pengadilan tata usaha negara artinya kalau PTUN mengatakan SK tersebut. Cacat hukum maka dengan putusan PTUN yang menyatakan SK tersebut cacat hukum. Polisi atau jaksa mempidana tipikorkan pejabat tata usaha negara. Ada dua korban gubernur yang langsung dipidana Tipikor yaitu. Agusrin dan Drs. Junaedi Hamsyah dan hakim yang ingin menempatkan hukum pada tempat yang tepat.

Yang selama persidangan meminta mana putusan PTUN yang menyatakan SK gubernur itu cacat hukum dan kalau putusan itu bisa ditunjukkan dimuka. Persidangan hari ini langsung sdr Drs. Junaedi Hamsyah dan terdakwa lain direktur keuangan RSUD dr. M.yunus Bengkulu dan Kabag keuangan RSUD dr m. Yunus Bengkulu kukirim ke penjara tanpa mendengar saksi-saksi sampai tanggal 25 mei 2016 jaksa tidak bisa menghadirkan putusan PTUN tanggal 24 mei 2016 karier hakim tersebut dimusnahkan KPK.

Banyak orang bertanya NKRI ini berdasarkan hukum (UUD 1945) atau berdasarkan kekuasaan. Kalau berdasarkan hukum (UUD 1945) kenapa ketika presiden Joko Widodo menjalankan sumpah presiden” menjalankan UUD 1945 yang pada pasal-pasalnya
1. Semua warga bersamaan kedudukannya didepan hukum dan pemerintahan.
2. Membagi habis kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif dan terutama untuk kekuasaan yudikatif adalah mandiri dan otonom lepas dari intervensi kekuasaan lain arrinya yang berwenang menjatuhkan hukuman perampasan kemerdekaan warga negara dan mencabut beberapa hak-hak warga negara.

Hanya kewenangan hakim (yudikatif). Mendapat bully dari ahli-ahli hukum tata negara yang ketika kuliah pengantar hukum tata negara diajarkan UUD 1945 itu tidak mengenal diskriminasi (persamaan kedudukan didepan hukum dan pemerintahan) dan ketika beberapa mahasiswa itu menjadi dosen dibeberapa kampus.

Mereka mengajarkan seorang presiden dan pejabat negara sebelum memangku jabatan harus mengangkat sumpah” setia menjalankan UUD 1945 itu yg diajarkan oleh prof. Dr. Mahfud MD di UI, prof. Dr. Zainal Mochtar Arifin di UGM tapi ketika beliau-beliau ini masuk dalam kekuasaan pemerintahan atau jadi ketua Pukat.
Mereka mendiamkan presiden SBY dan wamenkumham prof. Denny Indrayana menerbitkan PP 99 tahun 2012.

Secara konstitusional hanya judikatif yang memutuskan hukuman dan pencabutan hak-hak warga negara artinya diluar badan yudikatif tidak berhak.
Lalu sejak kapan eksekutif (presiden SBY dan wamenkumham berubah fungsi menjadi yudikatif dengan menerbitkan PP 99 tahun 2012?

Lalu kenapa ahli-ahli hukum tata negara Indonesia mendiamkan KPK dan kejaksaan berwenang memberikan status seseorang sebagai justice Collaborator sementara menurut perma hanya hakim dalam putusannya yang berwenang? Hanya prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang konsekuen menjalankan profesinya sebagai ahli hukum tata negara yaitu dengan mengajukan juducial review ke MA tentang PP 99 tahun 2012. Presiden Joko Widodo bukan ahli hukum tata negara tapi hanya seseorang alumnus fakultas kehutanan tapi beliau setia pada sumpah jabatan presiden.

Melaksanakan / menjalankan UUD 1945 yang salah satu poin penting dalam pasal-pasal nya adalah menegakkan/menjamin persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara didepan hukum dan pemerintahan. Dan ketika presiden di Indonesia mau menjalankan UUD 1945 dan barangkali presiden Joko Widodo waktu kuliah dulu atau setelah mengangkat sumpah jabatan presiden menjalankan UUD 1945 dan peraturan perundangan lain dibawahnya.

Barangkali presiden mendengar dari ahli hukum tata negara membiarkan peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 seperti PP 99 tahun 2012 produk eksekutif yang merebut kekuasaan judikatif Melakukan diskriminatif napi napi koruptor, teroris dan narkoba tidak mendapat remisi dalam hukum pidana dikenal tindak pidana ” nalaten” bukan saja pembuat PP 99 tahun2012 yang dapat dipidana tapi yang membiarkan PP 99 tahun 2012 yang bertentangan dengan UUD 1945 tetap berlaku.

Di Saat menkumham Yasona Laoly dan DPR yang membahas UU lembaga pemasyarakatan” yang mau menghapus PP 99 tahun 2012 dan bertepatan dengan wabah covid 19, ICW, LSM pegiat anti korupsi, beberapa ahli hukum tata negara, LSM pukat, wadah pegawai KPK dan beberapa komisioner KPK dan nazwa Shihab dan terakhir yang mengaku relawan Jokowi dengan mencantumkan gelar panjang SH, S2 bahkan ada gelar Dr membully dan mengancam menarik dukungan kepada presiden Joko Widodo. Seolah-olah  menkumham Yasona Laoly dan DPR RI pro koruptor tidak pro pemberantasan korupsi dll.

Aneh rasanya negara ini seolah diatur LSM

Menkumham dan DPR RI mau menjalankan UUD 1945 malah dibully dan ditekan untuk  melanggar UUD 1945. Kepolisian, kejaksaan dan KPK diharapkan utk menghapus korupsi di Indonesia dengan membreaking news OTT tapi korupsi di Indonesia tidak hilang-hilang yang membully presiden Joko Widodo, menkumham dan DPR RI yang mau merevisi PP 99 ditantang untuk membasmi korupsi di Indonesia.

Galang kekuatan untuk menekan pemerintah dan DPR membuat dan menerbitkan UU pembuktian setiap pejabat di Indonesia setelah usai menjalankan jabatannya diaudit harta kekayaannya. Hukum dan kekuasaan di Indonesia samar- samar Karl max ketika mengekspos teory Marxisme memang memisahkan negara dan agama tapi tidak selamanya warga negara yang menganut komunis itu tidak beragama yaitu kembali kepada Tuhan ketika menciptakan  manusia dilarang mengambil dan memakan 1 buah tentang pengetahuan baik dan buruk.

Lalu perkembangan selanjutnya manusia menilai sesuatu itu hitam putih negara yang mengakui agama menganggap negara lain yang tidak mengakui agama yang dianggap jahat atau buruk misal Tiongkok komunis tapi ketika tsunami Aceh dan wabah Covid-19 china ringan tangan membantu Italia, Amerika yang katanya beragama datang kemudian membantu Italia dan di Indonesia pun yang mengaku beragama Islam, Kristen, budha, Hindu, Kong hu Chu dan aliran kepercayaan meyakini Tuhan menciptakan manusia Indonesia sama tapi ketika ada Berbuat  atau menerbitkan peraturan yaitu PP 99 tahun 2012 yaitu kekuasaan  menyatmutlak.

Tuhan akan kedudukan manusia dihadapan Tuhan dan hal itu kesamaan kedudukan manusia itu jg diadopsi dlm UUD 1945. Lalu pembuat PP 99 tahun 2012 melakukan diskriminasi dan ketika presiden Joko Widodo, menkumham Yasona Laoly dan DPR RI mau menghapus diskriminasi itu membully dan mengancam Pada akhirnya kita berharap presiden Joko Widodo tidak boleh mundur dari menjalankan sumpah jabatan presiden dan untuk selebihnya biar sejarah yang membuka tabir, ungkapan media yang mendapat surat rilis pemberitaan tgl 6 mei 2020 Kemarin yang di terima effendi di jawa barat.

Narasumber :  J. Purba

Editor        : GR

Pewarta     :Effendi

Sumber photo J.purba detik.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *