Connect with us

Berita

Kasus Bandar Narkoba Karang Bagu Berbuntut Panjang dan Saling Sahut

Published

on

Keterangan Foto : Dr. Irfan Suriadiata, SHI., MH., (Direktur LBH Law Office Indonesia Society, Kuasa Hukum R), Tersangka inisial R, Kombes. Pol. Helmi Kwarta Kusuma Putra (Dirresnarkoba Polda NTB)

 

MATARAM, WWW.JARRAKPOSMATARAM.COM, Tersangka kasus narkoba penangkapan di Karang Bagu mengaku diintimidasi oleh Dirresnarkoba saat proses Berita Acara Perkara (BAP).
Tersangka inisial R saat diwawancara mengaku bahwa ia diminta oleh Dirresnarkoba untuk mengakui barang bukti merupakan miliknya.

“Terkait pencabutan BAP itu benar, saya mengajukan karena proses penyidikan Dirresnarkoba Polda NTB tidak ada transparansinya, kita diperlakukan kayak binatang, kayak pencuri dan dianiaya, disuruh mengakui dan memaksakan dirinya bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu merupakan kepemilikan saya. Bahkan tanda tangan Saya di BAP itu dipaksain dan diinjak kayak anjing,” ungkap R diruang Tahti Polda NTB. Kamis (30/7/2020).

“Ada intimidasi, pemukulan dan penganiayaan resnarkoba NTB, sama direkturnya langsung yang melakukan di depan tahanan Dirresnarkoba Polda NTB,” lanjutnya.

“Waktu itu saya dipukul, ada bekas disini (di dada) tidak sempat kita visum tapi coba lihat di sini (leher belakang) ada bekas api rokok,” terangnya.

Di lain pihak, Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol. Helmi Kwarta Kusuma Putra, setelah diwawancara via WhatsApp terkait pencabutan BAP dan Permohonan Untuk di BAP Ulang oleh tersangka R (inisial), Kamis (30/07/20, 14.10-15.39 Wita) menanggapi “Belajar dimana bro itu orangnya OON tuh, cabut BAP itu di Pengadilan tempatnya, terus dalam 8-81tidkak ada itu permohonan BAP ulang dari tersangka, makanya kalo kuliah jangan tidur, ungkapnya

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Kaka Helmi itu menyatakan keterangan tersangka itu tidak ada terlalu penting bahkan bisa O nilainya, yang penting alat bukti lain yang menjelaskan dugaan perbuatan melawan hukum yg dilakukan tersangka, makanya kalo perlu tersangkanya orang bisu biar tidak bisa ngomong sekalian, tambah ketahuan kosong isinya, dan tersaangka itu saat diperiksa pasti didampingi sama satpam, tugas satpam ya untuk jaga tersangka, tandasnya.,

Sementara itu Direktur Law Office Indonesia Society (LOIS) Dr. Irpan Suriadiata SHI., MH., sekaligus Kuasa Hukum tersangka inisial R mengatakan bahwa surat BAP bisa ditarik jika yang di BAP atas dasar tekanan.

“bahwa berdasarkan pasal 117 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun” kalau ditekan maka ia melanggar pasal 117 ayat satu maka BAP harus diulang” ungkapnya.

Ia merasa tersinggung ketika dikatakan kuliah tukang tidur dan di suruh belajar ulang. “Itu bukan bahasa orang intelek, kalau orang intelek itu berargumentasi, maka sampaikan argumentasi berdasarkan aturan. Tidak perlu dia memojokkan orang secara individual,” Ungkapnya kepada media.

“Jadi saya sampaikan ia harus belajar komunikasi publik. Situ pejabat lho, tidak boleh pejabat itu berkata seperti itu,”ungkap Irpan yang saat ini juga menjabat sebagai WR III UNU NTB.

Lanjutnya lagi, ia minta Dirresnarkoba untuk argumentatif jangan saling merendahkan karena sama penegak hukum.

” Argumentatif saja tidak usah pakai begini begitu, kirain dia paling hebat. Kita sama-sama belajar hukum. Saya juga pejabat cuma jabatan kita lain, saya wakil rektor sama kita punya jabatan,”. Saya menghormati dan menghargai institusi kepolisian termasuk aparaturnya selama dia menjalankan kewenangannya, apalagi soal memberantas jaringan narkoba, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang.,

Lanjut Irpan dalam komentarnya “Saya tanggapi pernyataan pak dir yang bilang kami bohong. “Itu untuk pembelaan dirinya pak dir, kalau benar ada surat penyitaan atau surat apa saja terkait dengan serah terimanya barang milik klien kami itu kepada pihak reserse narkoba Polda NTB, silahkan saja dir tunjukkan ke media, siapa yang tanda tangan di surat itu apa ada klien kami, atau orang tua/keluarga klien kami atau kami sebagai penasihat hukum?., Kalau suratnya hanya dibuat dan disimpan di mejanya pak dir ya itu urusannya dia dan jelas itu melanggar hukum, karena seharusnya itu ada diberikan ke pihak kami, tapi sampai sekarang tidak ada. imbuhnya.

Penulis : Muhfad

Editor : Aj

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Selly-Manan Akan Lengkapi Pusat Kuliner Ikan Di Mataram Dengan Sarana Toilet Portable

Published

on

By

NUSA TENGGARA BARAT, WWW.JARRAKPOSMATARAM.COM, Kota Mataram nyaris tak punya ikon pariwisata alam yang wow, seperti di daerah Kabupaten lainnya di NTB. Kawasan pantai di sekitar Loang Baloq hingga pantai Gading, Kecamatan Sekarbela, pun menjadi satu-satunya tumpuan pariwisata pantai di ibukota NTB ini.

Meski sudah mulai berkembang sebagai pusat kuliner ikan bakar dan seafood, namun penataan ruang, kebersihan, dan kelengkapan sarana penunjang di kawasan pantai ini masih sangat kurang. Salah satunya adalah sulitnya menemukan fasilitas toilet umum di pantai ini, dan juga ruas jalan dimana banyak kedai kuliner berjajar.

Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani dan H Abdul Manan berencana menggagas pengembangan wisata pantai yang bersih dan nyaman di Kota Mataram. Karena itu, pasangan kuat yang diusung koalisi PDIP dan PKS ini akan memulainya dengan melengkapi sarana toilet portable di kawasan pantai tersebut.

“Kami turun ke lapangan, melihat bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak dengan potensi kuliner ikannya di pantai ini. Tapi ada keterbatasan toilet yang seringkali menjadi keluhan pengunjung. Nah, kami Selly-Manan akan berbuat dengan melengkapi sarana toilet portable, secara bertahap,” kata Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani , Rabu (5/8).

Menurutnya, unit toilet portable akan disalurkan ke kelompok nelayan atau kelompok usaha masyarakat di kawasan pantai dan juga ruas jalan sepanjang Loang Balog hingga Pantai Gading.

Unit toilet portable itu nantinya kemudian akan dikelola oleh kelompok masyarakat sebagai toilet umum bagi pengunjung atau wisatawan yang datang. Pengunjung bisa dikenai biaya Rp2000 untuk mengunakan toilet, uang yang terkumpul bisa digunakan kelompok pengelola untuk pemeliharaan.

Selly mengatakan, hal ini dilakukan bukan sekadar untuk menyediakan fasilitas kebersihan untuk wisatawan, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesadaran pola hidup bersih di tengah masyarakat pesisir.

“Sehingga pengunjung dan wisatawan yang datang untuk menikmati kuliner ikan, juga bisa nyaman. Sebab kadang kala tidak enak juga saat ingin ke toilet, tapi fasilitasnya tidak tersedia, ini bisa mengurangi kesan,” tukasnya.

Mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB ini mengatakan, potensi wisata di Kota Mataram memang hanya bisa dikembangkan dengan konsep pariwisata buatan, atau pariwisata alam yang benar-benar digenjot kelengkapannya. Jika tidak, tentu Kota ini akan terus kalah bersaing dalam menarik minat wisatawan dengan Kabupaten/Kota lainnya di NTB.(RED/AJ)

PENULIS : MUHFAD

Continue Reading

Berita

PRESIDEN JOKOWI MENEGASKAN PILKADA 9 DESEMBER 2020 MENDATANG MOMENTUM BARU DALAM PELAKSANAAN PILKADA

Published

on

By

WWW.JARRAKPOSMATARAM.COM, Pilkada serentak akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang harus memenuhi dua hal.

Pertama, harus berjalan secara demokratis, luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur, adil).

Kedua, di tengah situasi pandemi seperti saat ini, keselamatan dan keamanan dari Covid-19 harus menjadi perhatian utama. Penerapan protokol kesehatan harus diterapkan secara konsisten untuk mencegah munculnya klaster penularan baru saat Pilkada serentak berlangsung.

Selain itu, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini dapat menjadi sebuah momentum baru untuk melahirkan sekaligus menampilkan cara-cara dan terobosan baru dalam pelaksanaan Pilkada, baik dari sisi penyelenggara maupun pesertanya.

Demikian disampaikan Presiden Jokowi pada hari ini Rabo, 5 Agustus 2020 di Jakarta. (Red/Aj)

Penulis : Boy Arsa

Continue Reading

Berita

Rakor “Sosialisasi dan Field Check ENC TSS Selat Lombok” Digelar Di Atas KRI Diponegoro

Published

on

By

WWW.JARRAKPOSMATARAM.COM, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H. dan Pangkoarmada II Laksda TNI Heru Kusmanto, S.E., M.M. , didampingi Danguskamla Koarmada II Laksma TNI Rachmad Jayadi dan Asops Koarmada II Kolonel Laut (P) Haris Bimo Bayu Seto menghadiri rapat koordinasi (Rakor) “Sosialisasi dan Field Check ENC TSS Selat Lombok” yang digelar di atas KRI Diponegoro-365, saat bertolak dari Pelabuhan Benoa, Denpasar, Selasa (4/8).

Dalam kegiatan yang berlangsung sekitar 5 jam itu, turut dilibatkan KRI Gulamah-869 hingga ke Selat Lombok yang terletak di jalur lalu lintas kapal yang dikategorikan sebagai ALKI II, merupakan jalur lalu lintas internasional yang memiliki kepadatan tinggi karena keberadaan kawasan wisata di sekitarnya. Berdasarkan data terakhir, rata-rata setiap tahunnya melintas lebih dari 33 ribu unit kapal dengan draft yang dalam tujuan Australia mengambil jalur Selat Lombok sebagai rute berlayar.

Dengan kepadatan lalu lintas laut di area ini, pemberlakuan Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Lombok (sejak 1 Juli 2020) diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan bernavigasi bagi kapal-kapal yang berlayar di sepanjang alur tersebut. Bahkan telah dilaksanakan rangkaian kegiatan untuk mendukung kesiapan seluruh infrastruktur keselamatan navigasi, berupa rapat koordinasi (rakor) dan sejumlah kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah terkait bidang kemaritiman seperti, Kemenkomar, Kementerian Perhubungan, Bakamla, Polairud, Basarnas, KSOP dan TNI AL.

Setiap lembaga tersebut secara aktif menyiapkan diri demi suksesnya penerapan TSS di ALKI II Selat Lombok. Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata dan peran aktif TNI AL dalam mengawal kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di perairan ALKI II Selat Lombok.

Selain itu juga merupakan media TNI AL dalam hal ini Koarmada II sebagai pengampu wilayah perairan wilayah ALKI II dan Pushidrosal sebagai pembuat peta laut untuk memastikan produk peta laut yang digunakan oleh kapal-kapal yang berlayar di area ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kapushidrosal menyampaikan, penetapan TSS di perairan Selat Sunda dan Selat Lombok akan meningkatkan jaminan keamanan dan keselamatan navigasi pelayaran serta perlindungan lingkungan laut di sekitarnya.

“Selat Lombok adalah bagian dari empat choke-point yang terletak di Indonesia selain Selat Sunda, Selat Malaka dan Selat Makassar sebagai jalur pelayaran internasional dari sembilan choke-point yang ada dunia. Selain itu, keberadaan TSS akan mempermudah pemantauan lalu lintas pelayaran yang melewati dua dari sembilan choke-point dunia tersebut,” kata Kapushidrosal.

Sebelum diadopsinya TSS oleh IMO pada Sidang sesi ke-101 Maritime Safety Committee (10 Juni 2019), Pushidrosal telah mempersiapkan rencana penetapan TSS tersebut dengan melaksanakan survei hidrografi pada tahun 2016 hingga 2017 di Selat Sunda dan Selat Lombok. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara kepulauan (archipelagic state) pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia.

Sebelumnya Indonesia bersama Malaysia dan Singapura telah memiliki TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura, namun TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura tersebut berbeda pengaturannya, karena dimiliki oleh tiga negara. Sementara untuk TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok hanya Indonesia yang memiliki wewenang untuk pengaturannya.

Kapushidrosal menambahkan bahwa, cakupan 100 persen dari survei hidrografi dilakukan untuk memberikan kategori ketelitian tinggi yang dibutuhkan untuk navigasi yaitu Category Zone of Confidence (CATZOC) serta mendukung kebutuhan data guna proses pengkajian dan desain TSS. Salah satu kajian yang disiapkan sebagai pra-syarat proposal ke IMO dibuat dalam bentuk analisis risiko TSS menggunakan IWRAP (IALA Water Risk Assessment Program) yang dilaksanakan oleh tim teknis delegasi Indonesia yang terdiri dari K/L terkait khususnya Ditjen Perhubungan Laut dan telah disetujui oleh IMO dhi Sub-Committee Navigation, Communication, Search and Rescue pada Januari 2019.

Terkait hal ini, Pangkoarmada II siap mendukung dengan menghadirkan beberapa kapal perang yang akan dioperasikan di sepanjang ALKI tersebut. Selain menggelar operasi penegakan kedaulatan dan operasi penegakan hukum serta memberikan rasa aman bagi mereka yang menggunakan jasa laut untuk transportasi.

“Kami hadir untuk mengamankan seluruh perairan yurisdiksi nasional, di mana Koarmada II wilayah kerjanya di Indonesia bagian tengah. Selain KRI juga akan dibackup beberapa kapal Angkatan Laut lainnya, mengingat jalur ALKI II ini cukup panjang dari Laut Sulawesi hingga Selat Lombok,” jelas Laksda Heru Kusmanto.

Turut hadir, Danlanal Denpasar Kolonel Laut (P) Ketut Budiantara, SE, Ditopssurta Kolonel Laut (P) Haris Djoko Nugroho, MSi, Dispeta Kolonel Laut (P) Oke Dwiyana Pribadi, SH, MM, Disinfolahta Letkol Laut (KH) Stepanus H. Kristianto, SS, Disprodisi Lettu Laut (P) Satrio Tegas Wicaksono, BEng.

Termasuk, CEO dan GM Pelindo III Benoa diwakili Recky Julius Uruila (Manager Regional Pelayanan Kapal), Kadisnav Benoa Saham Amir Syarif, GM PT ASDP Padangbai diwakili Salim Tohari (Operator STC ASDP Padangbai), Ka KSOP Kelas II Benoa diwakili Mustajib (Kasi Syahbandar), Ka KSOP Kelas II Lembar HM Junaidin, Ka KSOP Kelas IV Padangbai diwakili Samuel, Ka Badan SAR Denpasar Gede Darmada, dan sejumlah pejabat terkait.

PENULIS : BENI
EDITOR : AJ

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 Jarrakposmataram.com