Saturday, 9 May 2020. 3:59 pm
Berita

H. Suardi Angkat Bicara : Tidak Ada Masalah Ketua DPRD Lombok Utara Keluar Dari Gugus Tugas Covid-19 Itu Haknya

JARRAKPOSMATARAM | Wabah Corona Virus Disease Covid-19 menjadi salah satu momok yang saat ini menjadi hantu untuk masyarakat. Kasusnya pun hari demi hari di Kabupaten Lombok Utara makin bertambah. Untuk menangani wabah ini, pemerintah Daerah dan bahkan sampai Desa pun ikut menganggarkan untuk penanganan kasus Covid-19 ini.

Mulai dari pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), alat penunjang kesehatan, pengadaan masker, pengadaan cairan disinfektan, sosialisasi penanganan virus Corona pada masyarakat hingga pemberian bantuan kemanusiaan yang kena dampak. (9/5/2020).

Hal tersebut di soroti oleh Ketua DPRD Lombok Utara dari Fraksi Gerinda dan sekaligus sebagai Wakil Ketua gugus tugas covid-19 Kabupaten Lombok Utara Nasrudin. SHi., menegaskan, untuk keluar dari gugus tugas covid-19 lantaran Pemda tidak transparan dan dinilai tidak adil dalam pembagian beras untuk terdampak atau yang positif covid-19.

Saat dihubungi media global hukum Indonesia di ruangan nya Sekda Lombok Utara Drs. H. Suardi, MH., Mengatakan, Itu hak nya jika wakil ketua gugus tugas atau Ketua DPRD mau keluar tidak ada masalah silahkan saja, tetapi apa iya kita inikan seorang pejabat, pimpinan cobalah kita berpikir secara jernih dan jika ada yang ingin di pertanyakan silahkan bertanya, jika kurang paham silahkan cek disekertariat kita inikan di dampingi oleh BPKP, Inspektur sehingga kita tidak ingin apa yang kita lakukan menjadi masalah tentu semua aturan-aturan itu harus kita patuhi itu yang menjadi rujukan kita” terang Sekda.

Lebih lanjut H. Suardi, semua bisa lihat soal pengadaan apa saja semua kita sesuaikan dengan protocol covid-19
bahkan kita undang terus recofusing beberapa kali kita undang bahkan Ketua DPRD pun datang dan memberikan arahan. Silahkan cek sendiri ke sekertariat, kan kita mempunyai bidang-bidang tertentu” ucapnya.

Yang pastinya ada rapat kembali untuk melakukan evaluasi dan kita akan undang kembali Ketua DPRD supaya masalah ini clear” tutup Sekda Lombok Utara H. Suardi, MH.

Dimana ditempat berbeda Dinas Sosial Lombok Utara yang diwakili Kabid Rehabilitasi Sosial Lalu Trimawan menjelaskan “kalau kita bagikan beras itu perdesa tidak akan cukup terlalu jauh sehingga kita mengambil solusi perdus baru bisa mencukupi dengan total beras yang ada, dan ini tidak ada hubunganya dengan anggaran covid-19, ini CBP namanya dari Kementrian dan itu merupakan jatah dari Kabupaten dan Kota 100 ton setiap tahun jika ada bencana baru dikeluarkan”, jelasnya.

Dan untuk jatah covid-19 belum dikeluarkan jadi beras yang dibagikan perdusun itu beras cadangan sebesar 45 ton pada saat di Desa Malaka, cadangan beras kita masih banyak dan secara psikologis kita ingin melakukan perlindungan sebesar-besarnya dan kemudian kita melakukan evaluasi kegiatan bahwa kalau ini seterusnya diberikan perdesa maka cadangan beras tidak akan mencukupi.

Lebih lanjut Kabid Rehabilitas Sosial “sekarang cadangan beras kita sudah berkurang, ternyata yang positif covid-19 bukan hanya 3 orang tetapi banyak kasus dan bisa dikatakan itu diluar perkiraan kita dan kita menyangka 3 orang itu sudah cukup tetapi nyatanya lumayan bertambah banyak,” ujarnya.

“Jadi nantinya kita akan melakukan pembagian beras berdasarkan uang dari covid itu mungkin kalau seperti itu bisa merata, 10 kilo per KK jika perdusun 500 KK tinggal kita kalikan saja, insyaallah cukup jika perdusun tetapi untuk perdesa mungkin tidak akan cukup,” tutup Lalu Trimawan.

Editor: GR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *