Sunday, 3 May 2020. 10:28 pm
Berita

Bantuan Keluarga Miskin Salah Sasaran

Jarrakposmataram.com |Ditengah Pandemik Covid-19 warga banyak mengharapkan bantuan dari pemerintah yang mana Data bantuan untuk keluarga miskin amburadul akhirnya Kepala desa , Rw dan Rt jadi bulan – bulanan warga.

Aneh tapi nyata, bantuan yang di berikan Kepada Masyarakat miskin selamai ini memakai data BPS tahun 2009 .

Di mana data yang digunakan badan pusat statistik ( BPS ) yang di mutakhir kan dalam basis data terpadu ( BDT ) adalah data tahun 2009 .

Sementara setiap keluarga miskin yang mendapat bantuan sosial ( BANSOS ) misalnya PKH , BPNT , BLT dan lainnya, yang diberikan pemerintah adalah dimana warga keluarga oenerima manfaat ( KPM ) yang tercantum dalam basis data terpadu ( BDT )

Akhirnya Selama ini , yang mendapat bantuan tersebut , tidak tepat sasaran atau bermasalah.

Inilah daftar sebagian warga keluarga miskin yang mendapat bantuan sosial selama ini di seluruh indonesia :

Warga yang sudah meninggal bertahun – tahun dan sudah menjadi tanah, namun masih tetap dapat bantuan.

Dulu miskin  tetapi karena ada modal kecil sumbangan dari donatur dan akhirnya buat usaha dan sekarang akhirnya , sudah menjadi kaya raya dan masih tetap dapat bantuan .

Dalam satu keluarga miskin pada saat itu anaknya masih pelajar semua dan saat ada datang bantuan ternyata anaknya sudah tamat sekolah SMA semua dan ini Masih tetap dapat bantuan .

Pertanyaannya, bantuan sosial atau bantuan BLT yang di berikan selama ini , kepada mereka seperti yang tertulis diatas , i ambil oleheh siapa?

Seharusnya pemerintah pusat Saat update data yang dilakukan 5 tahun sekali , sudah seharusnya dilakukan perubahan perbaikan

Dan juga nantinya , dalam melakukan pendataan ulang keluarga miskin harus wajib dilakukan oleh pemerintah desa , Rw dan Rt dan bukan pendamping PKH yang mana bila pendapatan dan penetapan keluarga miskin di desa itu , di lakukan melalui musyawarah desa ( MUSDES ) yang di ikuti oleh KADES , BPD , LPM , BABINSA , BHABIKAMTIBNAS, dan para tokoh masyarakat .

Sehingga hasil dari data keluarga miskin  yang terbaru , yang mana dilakukan dari musyawarah desa ( MUSDES ) tersebut, alangkah baiknya bila bisa langsung di ajukan ke pemerintah untuk di input langsung ke basis pendataan terpadu ( BPT ) dan sekaligus dilakukan delete dari keluarga miskin yang lama , yang sudah tidak layak mendapatkan dapat bantuan sosial (BANSOS) lagi .

Di mohon juga kepada Pemerintah pusat agar Data base keluarga miskin Yang Dimiliki Kementerian , Propinsi dan Kabupaten Harus nya di wajibkan satu pintu, dan bukan memiliki data keluarga miskin sendiri – sendiri seperti yang terjadi Saat ini  sehingga setiap penyaluran bantuan sosial untuk warga miskin , Selalu bermasalah, tumpang tindih dan tidak tepat sasaran.

Karena peraturan persyaratan dengan 14 kriteria keluarga miskin itu hanya PEMDES , RT dan RW yang memahami alamat rumah nya dimana, dan siapa – siapa saja warganya yang berhak mendapatkan bantuannya.

Jadi sekedar peringatan keras  kepada Kementerian sosial ( KEMSOS ) RI, jangan jadikan kepala desa, Rw dan Rt menjadi tempat bully atau bulan – bulanan masyarakat hanya karena ingin memainkan anggaran uang negara .

Sementara data keluarga miskin yang di laporkan pendamping PKH ke Kementerian sosial  hanyalah data base tahun 2009 ,

Editor: GR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *